- FondsPURO T7 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
- SeriesPURO T7.V - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- SubseriesPURO T7.V.1 - Pendidikan ./ Sosial
- PURO T7.V.1.1 - Sosial/Pengajaran
- 34 more...
- ItemPURO T7.V.1.1.2092 - Surat dari Bupati Barojo Prodjo kepada Pembesar Tepas Wijoto Prodjo, perihal akan diadakan pembersihan serentak di jalan-jalan, pekarangan rumah di lingkungan Daerah Kemantren Pakualaman dan menganjurkan para murid agar membantu orang tuanya tanggal 17 Mei 1946
- ItemPURO T7.V.1.1.2093 - Surat Keputusan Kepala Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 604/Bhg.Umum, tanggal 29 Mei 1946 tentang Pengesahan Anggota Penyelidik Pengajaran RI di Yogyakarta .
- ItemPURO T7.V.1.1.2094 - Surat Edaran Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 807/Bhg.Umum, tentang permohonan bahan pakaian .
- ItemPURO T7.V.1.1.2095 - Surat Keputusan Kementrian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 59/A, tanggal 12 Agustus 1946 tentang penetapan liburan sekolah
- ItemPURO T7.V.1.1.2096 - Surat dari Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Jawatan Pengajaran Wiyata Praja di Yogyakarta, tentang petunjuk pemakaian ”Tembang Jawa” bagi Guru-guru yang terlanjur hanya memahami not/sariswara .
- ItemPURO T7.V.1.1.2097 - Surat dari Pembesar Kapaniteran (Sekretariat) Nomor : 2148/k, kepada Tuan Pemimpin Tepas Wijata Pradja Paku Alaman, perihal tentang rencana ejaan baru dari Kementerian Pengajaran yang harus dibagi-bagikan kepada badan-badan Sekolah Partikelir dalam Kota Pakualaman dan Adikarta .
- ItemPURO T7.V.1.1.2098 - Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan No : 1140/Bhg.A. memutuskan aturan Pemberian honorarium kepada pengarang buku-buku pelajaran untuk sekolah-sekolah dibawah lingkungan Kementrian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan .
- ItemPURO T7.V.1.1.2099 - Surat dari Kepala Jawatan Sosial DIY perihal larangan membicarakan politik di waktu bersekolah .
- ItemPURO T7.V.1.1.2100 - Putusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1202/Bhg.g.A, tanggal 27 Desember 1946 tentang Penetapan penyelenggaraan bacaan bagi masyarakat (”Balai Poestaka”).
- 18 more...