- FondsPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondsPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- Puro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- Puro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondsPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- Puro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- Puro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondsPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- Puro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- Puro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- Puro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- Puro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- Puro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- Puro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- Puro.T4.III.C.2 - RONDA
- Puro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- Puro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- Puro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- Puro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- Puro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- Puro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- Puro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- Puro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- Puro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- Puro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- Puro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondsPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- Puro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- Puro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- Puro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- Puro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondsPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondsPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- FilePuro.T4.VI.C - SOSIAL POLITIK
- Puro.T4.VI.C.1 - ORGANISASI SWASTA
- Puro.T4.VI.C.2 - PEMILU
- FilePuro.T4.VI.D - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- Puro.T4.VI.D.1 - DEWAN PERTAHANAN
- Puro.T4.VI.D.2 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.VI.E - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- Puro.T4.VI.E.1 - BANTUAN
- ItemPuro.T4.VI.E.2.589 - Surat No. 190 /W.P.P.Q dari pembantu Tepas Wijoto Prodjo Puro Pakualaman kepada Sri Paduka Paku Alam VIII tertanggal 31 Mei 1946 tentang peraturan penutupan pelajaran sekolah
- ItemPuro.T4.VI.E.2.590 - Surat Penetapan Pemerintah No. 3 /oem /th. 1946 dari Presiden Pemerintah RI kepada Sri Paduka Paku Alam VIII tertanggal 2 Juli 1946 tentang putusan Kepala Departemen Pengadjaran , Pendidikan dan Kebudayaan ditambah dengan kata “ atau Sekolah Partikelir yang sederajat dengan itoe “.
- ItemPuro.T4.VI.E.2.591 - Surat dari Yayasan Pendidikan Jasmani Yogyakarta kepada Sri Paduka Pakualam VIII tentang permohonan untuk pelindung yayasan tersebut
- ItemPuro.T4.VI.E.2.592 - Salinan surat dari Kementerian P.P & K NO. 7 /SE /PKN /II tanggal 24 Pebruari 1955 kepada semua Kepala Kantor Pengawas dan TU Kas Negeri/ Kepala Kantor Kas Negara, perihal pembuatan surat – surat tanda penyetoran KK. 44
- ItemPuro.T4.VI.E.2.593 - Surat Edaran dari Menteri P.P dan K No. 17645 /Keu /C. II /4 tanggal 26 Maret 1955. kepada semua Kepala Sekolah lanjutan negeri di lingkungan Kementerian P.P dan K se-Indonesia perihal surat tanda penyetoran KK. 44
- ItemPuro.T4.VI.E.2.594 - Sidang antara Kementerian P.P dan K dengan pengusaha hotel dan D. T. I untuk mendirikan “ Sekolah Perhotelan “.
- ItemPuro.T4.VI.E.2.595 - Berkas surat dari Badan Pengurus Pendidikan Chung Hua Jogjakarta Notojudo kepada Menteri P.P dan K R.I d/p kepada Inspeksi Pengajaran Asing Daerah V di Semarang tertanggal 24 Juli 1958 tentang penyelenggaraan sekolah yang bersifat nasional
- 39 more...