- FondDPAD.OTDA.T23 - DAFTAR ARSIP STATIS ARSIP GEMPA 2006 DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WIL PROV DIY KURUN WAKTU 2006 - 2008 DPU DAN ESDM PROV DIY KURUN WAKTU 2009-2013
- SubfondDPAD.OTDA.T23.I - BIDANG CIPTA KARYA
- FileDPAD.OTDA.T23.I.I - DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
- FileDPAD.OTDA.T23.I.II - DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK)
- FileDPAD.OTDA.T23.I.III - PEDOMAN UMUM PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI AKIBAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- FileDPAD.OTDA.T23.I.IV - PETUNJUK OPERASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- FileDPAD.OTDA.T23.I.V - PETUNJUK PENCAIRAN DANA
- FileDPAD.OTDA.T23.I.VI - SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH
- FileDPAD.OTDA.T23.I.VII - NOTA PERINTAH MEMBAYAR
- FileDPAD.OTDA.T23.I.VIII - SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
- FileDPAD.OTDA.T23.I.IX - SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
- FileDPAD.OTDA.T23.I.X - SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
- FileDPAD.OTDA.T23.I.XI - SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DARI KELOMPOK MASYARAKAT BERAT SUSULAN DESA DLINGO UNTUK BARANG BUKTI
- FileDPAD.OTDA.T23.I.XII - SURAT KEPUTUSAN
- FileDPAD.OTDA.T23.I.XIII - PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- FileDPAD.OTDA.T23.I.XIV - BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
- FileDPAD.OTDA.T23.I.XV - SURAT PERJANJIAN KERJA
- FileDPAD.OTDA.T23.I.XVI - SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN
- FileDPAD.OTDA.T23.I.XVII - MATERI PELAKSANAAN REHABILITASI / REKONSTRUKSI
- FileDPAD.OTDA.T23.I.XVIII - SURAT IZIN PENGADAAN BARANG DI LUAR STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
- ItemDPAD.OTDA.T23.I.XVIII.2213 - Surat dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai disampaikannya pertimbangan terkait izin pengadaan barang di luar standarisasi harga barang dan jasa dapat disetujui dengan mengacu pada anggaran berbasis kinerja dan menganut asas kepatutan, efisiensi, serta ketentuan yang berlaku.