FondsBPAD.ORLA.T4 - DAFTAR ARSIP STATIS SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH PROV DIY KURUN WAKTU 1950-1960
SubfondsBPAD.ORLA.T5.I - UMUM
FileBpad.Orla.T5.I.1 - SURAT KEPUTUSAN / PERATURAN
2 more...
ItemBpad.Orla.T5.I.1.3 - Turunan peraturan pemerintah No.62 tahun 1954 tentang pengesahan surat keputusan mentri pertanian dan mentri perekonomian tertanggal 19 oktober 1954 no.112/um/54. Tentang penetapan besarnya jumlah pemungutan termaksud dalam pasal 11 “krosokordonnatie”(lembaran negara tahun 1937 no.604).
ItemBpad.Orla.T5.I.1.4 - Peraturan Perjalanan Dinas
ItemBpad,Orla.T5.I.1.5 - Surat No. DPU/7516/II Dari Jawatan Pemerintah Umum DIY Untuk Kepala Polisi DIY Perihal Pengiriman Uang Sebesar Rp 5,- Sebagai Pengganti Buku-Buku Penjelasan Tentang Pasal-Pasal Pidana Dalam UU Pemilu
ItemBpad,Orla.T5.I.1.6 - Surat Kementrian Dalam Negeri Djakarta Untuk D.P.D Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Di Bandung. No Surat : Dec.28/2/37. Tanggal 22 Maret 1968 Mengenai Penetapan PP Tentang Kedudukan Keuangan Anggota Dewan.
ItemBpad,Orla.T5.I.1.7 - Surat Kawat Dari Kementerian Dalam Negeri Untuk DPDP Daerah Istimewa Yogyakarta. No Surat : Des.71/2/25. Tanggal 3 Febuari 1958. Tentang Aturan Seorang Anggota DPRD Yang Merangkap Menjadi Kepala Daerah.
ItemBpad,Orla.T5.I.1.8 - Pelanggaran aturan bea materai (zagalveror-dining) 1921 turunan tanggal 7-4-1956 No.460/B/II/A/56.
ItemBpad,Orla.T5.I.1.9 - Turunan dari surat inspeksi keuangan Jogjakarta tanggal 30 mei 1956 no.67/mem.BM.55 perihal: pelanggaran aturan bea materai (zegel verordining)1921.
ItemBPAD.ORLA.T5.I.1.10 - Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran – Negara nr.573).
ItemBpad.Orla.T5.I.1.11 - Turunan. Perubahan dan penambahan peraturan untuk mencegah penyelundupan barang-barang No.Pem.33/36/7, tanggal 13 Desember 1954.
4 more...

Reports

Surat Kawat Dari Kementerian Dalam Negeri Untuk DPDP Daerah Istimewa Yogyakarta. No Surat : Des.71/2/25. Tanggal 3 Febuari 1958. Tentang Aturan Seorang Anggota DPRD Yang Merangkap Menjadi Kepala Daerah.