- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- 249 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.853 - Surat dari Bagsantel DIY kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.854 - Surat dari Wakil Ketua Tim Anggaran Eksekutif Bappeda Propinsi DIY Drs. Sudjanto kepada Ketua DPRD Propinsi DIY tentang usulan pengadaan tanah untuk parkir di kawasan Ratu Boko
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.855 - Surat dari Sekwilda DIY, Drs. Suprastowo kepada Asekwilda I Bidang Pemerintahan Propinsi DIY tentang penyerahan tanah 3 ha Purwomartani kepada Pemda DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.856 - Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 68 Tahun 1984 tentang pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah di Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.857 - Surat Keputusan Gubernur KDH Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 180/SK/HM/BPN/1989 tentang pelepasan hak atas tanah an R. Gdris di Jalan Babadan No. 6 Bangutapan Bantul
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.858 - Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 029/SK/HM/ BPN/1992 tentang pelepasan hak atas tanah Ny. Sri Moelyati di Jalan Srikandi No..2 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.859 - Surat dari Muhammad Ikbal, SH dan Rekan (Pengacara/Penasehat Hukum) kepada Menteri Dalam Negeri tentang mohon saran/konsultasi atas penguasaan tanah seluas 548 m² milik Darmorejo, dkk, yang diatasnya didirikan bangunan Sekolah SD INPRES Sagan-Terban Yogyakarta tanpa sepengetahuan.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.860 - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32/PAN/ KPTS/1990 tanggal 4 Agustus 1990 tentang susunan anggota panitia pertimbangan pengaturan penguasaan tanah (landreform) Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.861 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Drs. Ari Soenarjo kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY tentang permohonan bantuan penyediaan lokasi tanah.
- 48 lebih...