- FondsBpad.RIS.T7 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7
- FileBpad.RIS.T7.II - Pembangunan Masyarakat Desa
- ItemBpad.RIS.T7.II.4525 - Surat Kepala Jawatan Praja DIY kepada Pemerintah Kabupaten Bantul perihal rapat mengenai pembangunan desa.
- ItemBpad.RIS.T7.II.4526 - Surat Kepala Jawatan Praja DIY perihal Laporan desa Wezen dan laporan tentang pembangunan masyarakat desa tahun 1950 dan 1951.
- ItemBpad.RIS.T7.II.4527 - Surat Kepala Daerah DIY kepada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta perihal Fonds pembangunan kelurahan.
- ItemBpad.RIS.T7.II.4528 - Surat Sekretaris Daerah I Dewan Pemerintah Daerah DIY kepada Jawatan Keuangan Daerah DIY, perihal turunan Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Urusan Perecanaan tentang bantuan pemeritah kepada masyarakat desa dalam rangka repelita 1956-1960.
- ItemBpad.RIS.T7.II.4529 - Surat panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. KRT. Kerta Praja Ondervoors Chothooder P.M.D.di Yogyakarta perihal pengiriman surat keputusan tanggal 6 Oktober 1956. No. 941/III/a/K.1956 dan alamat pengirim uang P.M.D.
- ItemBpad.RIS.T7.II.4530 - Surat wakil ketua II panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. Kepala Daerah DIY perihal pertanggungjawaban uang-uang yang telah di terima dari pembangunan masyarakat desa pusat.
- ItemBpad.RIS.T7.II.4531 - Surat Sekretaris Daerah I Dewan Pemerintah Daerah DIY kepada Jawatan Keuangan DIY perihal pengiriman turunan surat keputusan Perdana Mentri RI. No. 476 /Pm/1956 tanggal 13 Desember 1956 tentang tunjangan uang sidang dan uang jalan P.M.D.
- ItemBpad.RIS.T7.II.4532 - Surat Sekretaris Daerah I Dewan Pemerintah Daerah DIY kepada Jawatan Keuangan DIY perihal turunan surat panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa No. 1894/II/c/K 1956 tanggal 10 Desember 1956 tentang ruangan eneragan /propagada pembangunan masyarakat desa.
- ItemBpad.RIS.T7.II.4533 - Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah DIY perihal usul formasi sementara kantor administrasi P.M.D. daerah , kabupaten dan daerah kerja.
- 4 more...
