UMUM Daftar inventaris

Kembali ke deskripsi arsip
Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
Bpad.Orba.T5.II.3.305 Surat Bupati Gunungkidul, Harsadiningrat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tindak lanjut pembentukan 2 kecamatan baru di Kabupaten Gunungkidul. Item 1995 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.2.233 Surat dari M. Achmad Manan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua DPRD DIY hal usul pengisian lowongan jabatan Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY. Item 1990 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.2.239 Surat dari Ketua DPRD Propinsi DIY, Parwoto, kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam VIII, perihal keterangan pertanggungjawaban Guberur Kepala Daerah Tahun 1990/1991 untuk disampaikan pada Sidang Pleno Luar Biasa tanggal 6 Juni 1991 Jam 10.00. Item 1991 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.1.217 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Item 1974 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.1.218 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 56/KPTS/1988 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris dan Para Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi DIY untuk melaksanakan koordinasi instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY, beserta pembagian kewenangan koordinasinya. Item 1988 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.1.222 Nota Dinas dari Irstanas pada Bakorstanasda Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Hardjono Poerbonegoro kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Laporan Triwulan III Tahun Anggaran 1993/1994. Item 1994 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.1.224 Nota Dinas dari Irstanas DPB Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Inspektorat Wilayah Propinsi DIY tentang surat dinas dan dana pengiriman laporan mingguan. Item 1994 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.1.226 Proposal Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Daerah Tingkat I dan Tingkat II bagi PNS Golongan II dan III se-Propinsi DIY Tahun 1994/1995 dari Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY, Drs. Sigit Wruhantoro untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi PNS Golongan II dan III terhadap pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Item 1995 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.I.4.209 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 036/0/1997 tentang perubahan nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta organisasi dan tata kerja SMK. Item 1997 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.I.4.210 Konsep kenaikan status dari Polda Type C menjadi Polda Type B. Item 1998 - ? Lihat
Hasil 591 s.d 600 dari 776