FondsBpad.Orla.T3 - SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
SubfondsBpad.Orla.T3.II - Pemerintah
Bpad.Orla.T3.II.8 - Hukum
ItemBpad.Orla.T3.II.8.352 - Surat Penetapan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1949, tentang pemberian Amnesti.
ItemBpad.Orla.T3.II.8.353 - Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.17 tahun 1930 tentang peraturan memengang barang sebagi jaminan hutang.
ItemBpad.Orla.T3.II.8.354 - Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.8 tahun 1931 tentang peraturan memengang barang sebagai jaminan hutang.
ItemBpad.Orla.T3.II.8.355 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
ItemBpad.Orla.T3.II.8.356 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
ItemBpad.Orla.T3.II.8.357 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
ItemBpad.Orla.T3.II.8.358 - Himpunan Undang-undang Peraturan-peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan G.M. DIY.
ItemBpad.Orla.T3.II.8.359 - Surat Dewan Perancang Nasional RI tentang Petunjuk Menelaah Naskah Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun, 1961-1969.
ItemBpad.Orla.T3.II.8.360 - Kumpulan Undang-undang Tahun 1956.
16 more...

Reports

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.