- FondBpad.RIS.T6 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 6
- FileBpad.RIS.T6.IV - Urusan Umum
- BerkasBpad.RIS.T6.IV.Q - Rapat Dinas
- 112 lebih...
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4170 - Surat kawat Menteri Dalam Negeri No: SD.4/3/2 tanggal 14 April 1973 kepada semua Gubernur KDH seluruh Indonesia tentang Raker Sekda Tk. I se-Indonesia tanggal 23 s/d 25 April 1973 ditunda 30 April s/d 2 Mei 1973
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4171 - Radiogram Menteri Dalam Negeri No: SDP.7/1/13 tanggal 10 Mei 1973 tentang Nama-nama peserta Raker Gubernur KDH selambat-lambatnya tanggal 12 Mei 1973
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4172 - Radiogram Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang laporan tertulis Gubernur peserta Raker Gubernur se-Indonesia
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4173 - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 603/11/2552/P/60 tanggal 4 April 1960 kepada S. P. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Permintaan diadakan rapat dengan semua Kepala Daerah Tingkat II
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4174 - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunung Kidul no. Pr/784/III/c/3859/60 tanggal 29 April 1960 kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persetujuan Rapat dengan semua kepala daerah
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4175 - Bupati Kepala Daerah Bantul No. 3652/1032/Pr/60 tanggal 7 Mei 1960 kepada S. P. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Persetujuan usul Kepala Daerah Tingkat II Gunung Kidul dan Sleman mengenai rapat bersama dengan semua Kepala Daerah
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4176 - Jawatan Pemerintahan Umum DIY no. DPU/3648/I tanggal 12 Mei 1960 kepada S. P. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Usulan diadakan rapat
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4177 - Surat Sekretariat Dewan Pemerintah DIY No. 1164/UP/R tanggal 23 Oktober 1951 kepada Kepala Jawatan Praja tentang pencabutan uang sidang bagi Kepanewon dan Kabupaten mulai tanggal 1 Nopember 1951
- ItemBpad.RIS.T6.IV.Q.4178 - Surat Jawatan Praja No. DP/1113/Rh tanggal 25 Oktober 1951 kepada seluruh Bupati PP. DIY tentang mulai dijalankannya PP. 22 tahun 1951 di DIY dan pencabutan uang biaya sidang.
- 19 lebih...