𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Masuk
Telah memiliki akun?
Email
*
Kata kunci
*
Masuk
Tautan cepat
Tautan cepat
Tentang Kami
Beranda
Bantuan
Privacy Policy
Bahasa
Bahasa
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Clipboard
Clipboard
Hapus Pilihan
Go to clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Telusur
Telusur
Deskripsi Arsip
Pencipta Arsip
Lembaga Kearsipan
Fungsi
Subjek
Tempat
Objek Digital
Pencarian
Pencarian
Pencarian menyeluruh
Pencarian lengkap »
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
DATA PELANGGARAN PEMILU
Daftar inventaris
Kembali ke deskripsi arsip
DAFTAR ARSIP STATIS PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) PROPINSI DIY (Nomor 1 - 538) ARSIP PEMILU KURUN WAKTU 2005 - 2010
BIDANG PENANGANAN DAN TIDAK LANJUT PELANGGARAN
DATA PELANGGARAN PEMILU
Kode unik
Judul
Level Deskripsi
Tanggal
Objek Digital
BPAD.OTDA.T20.III.2.1.461
Data Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bulan Februari Tahun 2009.
Item
2009 - ?
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.2.1.466
Daftar Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pileg Tahun 2009.
Item
28 JULI
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.2.1.462
Format data pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2009.
Item
16 FEBRUARI
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.2.1.463
Data Pelanggaran yang melibatkan KPU serta Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dari Panwaslu Kota Yogyakarta Tahun 2009.
Item
2 MARET
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.2.1.464
Laporan Rekapitulasi Pidana Pemilu Panwaslu Provinsi DIY Tahun 2009 yang dikembalikan/SP3.
Item
16 MARET
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.2.1.465
Data Tindak Pidana Pemilu yang ditangani dan yang dikembalikan oleh penyidik ke Panwaslu dan data suara yang tertukar
Item
16 APRIL
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.2.1.467
Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI kepada Ketua Panwaslu Provinsi se-Indonesia perihal permintaan data pelanggaran pada tiap tahapan pemilihan Presiden.
Item
18 AGUSTUS
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.2.1.468
Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY perihal permohonan data identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan HAM.
Item
12 DESEMBER
Lihat
Tambah