Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 751 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2 Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Propinsi Jawa Tengah tentang Penjelasan Instruksi untuk Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten dan Boyolali
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Propinsi Jawa Tengah tentang Penjelasan Instruksi untuk Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten dan Boyolali
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Panitia untuk merubah/menambah peraturan-peraturan daerah yang lama
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Panitia untuk merubah/menambah peraturan-peraturan daerah yang lama
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY Nomor Desember 39/7/39 perihal Penyerahan Urusan Daerah tentang Penyerahan sebagian atau seluruhnya dari urusan Pemerintah Pusat oleh DIY kepada daerah-daerah otonom bawahannya.
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY Nomor Desember 39/7/39 perihal Penyerahan Urusan Daerah tentang Penyerahan sebagian atau seluruhnya dari urusan Pemerintah Pusat oleh DIY kepada daerah-daerah otonom bawahannya.
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada semua Gubernur Kepala Daerah , Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, nomor Des, 18/1/24, tanggal 28 Januari 1955 tentang Perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Desember 18/7/40
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada semua Gubernur Kepala Daerah , Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, nomor Des, 18/1/24, tanggal 28 Januari 1955 tentang Perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Desember 18/7/40
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Surat Edaran kepada semua Gubernur No. Remx 26/1/39 tanggal 17 September 1952 tentang Koordinasi antara Kepala Daerah dan Kepala-kepala Djawatan-jawatan/organisasi-organisasi sipil lainnya
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Surat Edaran kepada semua Gubernur No. Remx 26/1/39 tanggal 17 September 1952 tentang Koordinasi antara Kepala Daerah dan Kepala-kepala Djawatan-jawatan/organisasi-organisasi sipil lainnya
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Des 44/4/I kepada Gubernur Daerah Propinsi Jawa dan Madura tentang Pengawasan terhadap Kota-kota kecil, Kabupaten-kabupaten
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Des 44/4/I kepada Gubernur Daerah Propinsi Jawa dan Madura tentang Pengawasan terhadap Kota-kota kecil, Kabupaten-kabupaten
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Jawa dan Sumatra tentang Pengangkatan kepala Daerah
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Jawa dan Sumatra tentang Pengangkatan kepala Daerah
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta kepada semua DPRD Propinsi DIY, Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil dan Dewan Perwakilan Kota Praja di Jakarta Raya Nomor Des 1/3/17 tentang Hak Petisi
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta kepada semua DPRD Propinsi DIY, Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil dan Dewan Perwakilan Kota Praja di Jakarta Raya Nomor Des 1/3/17 tentang Hak Petisi
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor Des 44/1/29 tahun 1951 kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh RI tentang Pemaiakan istilah β€œKotapraja”
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor Des 44/1/29 tahun 1951 kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh RI tentang Pemaiakan istilah β€œKotapraja”
Surat Kementrian Dalam Negeri, kepada semua Gubernur, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Des 18/7/43, tanggal 13 Mei 1953, tentang Pengiriman Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPRD
Surat Kementrian Dalam Negeri, kepada semua Gubernur, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Des 18/7/43, tanggal 13 Mei 1953, tentang Pengiriman Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPRD
Hasil 611 s.d 620 dari 751