Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 723 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 5 Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Keputusan Kepala Daerah DIY No.53/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.26,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.53/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak Milik atas Rumah yang terletak di komplek Colombo No.26,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.54/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak milik atas rumah yang terletak di komplek Colombo No.34,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.54/1971,tanggal 3 Maret 1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak milik atas rumah yang terletak di komplek Colombo No.34,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.55/1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak milik atas rumah yang terletak di Basen 9 A,Yogyakarta kepada R.W Sastroprojosuhardjo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.55/1971 tentang pengukuhan/pengesahan hak milik atas rumah yang terletak di Basen 9 A,Yogyakarta kepada R.W Sastroprojosuhardjo.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.57/1971 tentang pembentukan panitia penaksir penaksir tanah serta meyelesaikan pembelian tanah milik Sukardani dan Kertoharjo yang terletak di Jl. Raja Yogyakarta-magelang(KM 4)Sinduadi,Mlati,Sleman untuk pembangunan kantor Sub. Proyek Gunung Merapi,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.57/1971 tentang pembentukan panitia penaksir penaksir tanah serta meyelesaikan pembelian tanah milik Sukardani dan Kertoharjo yang terletak di Jl. Raja Yogyakarta-magelang(KM 4)Sinduadi,Mlati,Sleman untuk pembangunan kantor Sub. Proyek Gunung Merapi,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.58/1971 tentang pembentukan β€œPanitia Penaksir” harga tanah dan menyelesaikan pembelian tanah yang terletak di komplek ST/STM Yogyakarta, Kalurahan TjaturTunggal, Depok, Sleman.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.58/1971 tentang pembentukan β€œPanitia Penaksir” harga tanah dan menyelesaikan pembelian tanah yang terletak di komplek ST/STM Yogyakarta, Kalurahan TjaturTunggal, Depok, Sleman.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.63/1971, tanggal 8 Maret 1971 tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir tanah dan penyelesaian pembelian tanah di Kal.Sendangsari,Kal.Jawatan Pengasih Kulon Progo untuk keperluan pembuatan Bendungan Pengasih.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.63/1971, tanggal 8 Maret 1971 tentang pembentukan panitia yang diberi tugas menaksir tanah dan penyelesaian pembelian tanah di Kal.Sendangsari,Kal.Jawatan Pengasih Kulon Progo untuk keperluan pembuatan Bendungan Pengasih.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.95/1971 tentang pemberian izin sementara atas tanah Pemerintah Daerah DIY,disebelah selatan Jl. Djuminahan Purwokinanti kepada Muljono alias Tembong bertrempat tinggal di Kampung Purwokinanti PA I/318,Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.95/1971 tentang pemberian izin sementara atas tanah Pemerintah Daerah DIY,disebelah selatan Jl. Djuminahan Purwokinanti kepada Muljono alias Tembong bertrempat tinggal di Kampung Purwokinanti PA I/318,Yogyakarta.
Keputusan menteri pertama No. 443/M.P/1960 menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap (PNS dan Anggota Angkatanperang)
Keputusan menteri pertama No. 443/M.P/1960 menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap (PNS dan Anggota Angkatanperang)
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Hasil 81 s.d 90 dari 723