Print preview Close

Showing 761 results

Archival description
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1 Jawatan Pemerintahan Umum
Advanced search options
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Nomor 28,29,35,36 tentang tanah-tanah perkebunan
Undang-undang Nomor 28,29,35,36 tentang tanah-tanah perkebunan
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Results 1 to 10 of 761