Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 281 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Undang-undang Nomor 3/1973 tentang APBN 1973/1974
Undang-undang Nomor 3/1973 tentang APBN 1973/1974
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil 1 s.d 10 dari 281