Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 281 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Wakil Koordinator Sandi Gabungan Kepada Ketua Bakorsis Hub Pemilu DIY Hal Kedudukan/Status Sandi Gabungan untuk Pemilu.
Wakil Koordinator Sandi Gabungan Kepada Ketua Bakorsis Hub Pemilu DIY Hal Kedudukan/Status Sandi Gabungan untuk Pemilu.
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 3/1973 tentang APBN 1973/1974
Undang-undang Nomor 3/1973 tentang APBN 1973/1974
Undang-undang Nomor 28,29,35,36 tentang tanah-tanah perkebunan
Undang-undang Nomor 28,29,35,36 tentang tanah-tanah perkebunan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Hasil 1 s.d 10 dari 281