Surat dari sekretariat pemda DIY kepada KantorUrusan Pegawai DIY tentang surat kawat mengenai jumlah gelandangan yang harus dikirim kembali ke DIY sebanyak 2115 orang.
Add to clipboard
Surat dari sekretariat pemda DIY kepada KantorUrusan Pegawai DIY tentang surat kawat mengenai jumlah gelandangan yang harus dikirim kembali ke DIY sebanyak 2115 orang.
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Add to clipboard
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Undang-undang Nomor 3/1973 tentang APBN 1973/1974
Add to clipboard
Undang-undang Nomor 3/1973 tentang APBN 1973/1974
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Add to clipboard
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Add to clipboard
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Add to clipboard
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Add to clipboard
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Add to clipboard
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Add to clipboard
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Add to clipboard
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.