Peraturan Pemerintah
Tambahkan ke clipboard
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan hutan dan hasil hutan
Tambahkan ke clipboard
Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan hutan dan hasil hutan
Berkas Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil.
Tambahkan ke clipboard
Berkas Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil.
Salinan pengiriman surat dari Wakil Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Salinan surat dari Kementrian Dalam Negeri tentang tidak berlakunya Peraturan yang dibuat Guru Ordonantie 1925.
Tambahkan ke clipboard
Salinan pengiriman surat dari Wakil Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Salinan surat dari Kementrian Dalam Negeri tentang tidak berlakunya Peraturan yang dibuat Guru Ordonantie 1925.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953 tentang Peraturan Pemerintah untuk merubah Uang Ganti Rugi Maksimum tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 No. 39).
Tambahkan ke clipboard
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953 tentang Peraturan Pemerintah untuk merubah Uang Ganti Rugi Maksimum tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 No. 39).
Ralat peraturan pemerintah Nomor 6/1958 tentang pengiriman penerbitan oleh Kementrian Djawatan Pemerintah Kementrian dalam negri
Tambahkan ke clipboard
Ralat peraturan pemerintah Nomor 6/1958 tentang pengiriman penerbitan oleh Kementrian Djawatan Pemerintah Kementrian dalam negri
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Perbaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara, Janda/Anak Yatim Piatu Pegawai Negeri Sipil atau Tunjangan yang sifatnya Pensiun.
Tambahkan ke clipboard
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Perbaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara, Janda/Anak Yatim Piatu Pegawai Negeri Sipil atau Tunjangan yang sifatnya Pensiun.
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Satya Lencana Keamanan.
Tambahkan ke clipboard
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Satya Lencana Keamanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian.
Tambahkan ke clipboard
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
Tambahkan ke clipboard
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.