Showing 771 results
Archival description
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Agraria Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Kotamadya Yogyakarta.
Surat dari Kepala Ipda Wil III/a kepada Sekwilda Propinsi DIY, perihal pelaksanaan struktur baru organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, supaya Surat Keputusan struktur baru disampaikan dan mendapatkan pelantikan.
Surat dari Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Yogyakarta, Drs. Soemardalidjo kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal pengiriman tersangka dan barang bukti dalam kasus Sdr. Baehwoni Jln. Sorogenen UH VI/95 Yogyakarta yang diduga pemalsuan cap Setwilda DIY dan penipuan pencari kerja.
Peraturan Daerah Propinsi DIY No. …. Tahun 1989 tentang pencabutan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/1960 9D No. 2/1962 sepanjang yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja bagian kas pada Dinas Keuangan, Biro Statistik, dan Dinas Perekonomian DIY.
Peraturan Daerah Propinsi DIY No…… Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi DIY Sekretariat DPRD Propinsi DIY.
Peraturan Daerah Propinsi DIY No…… Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi DIY.
Surat dari Assekwilda Bidang Pemerintahan No. 200/0762 perihal daftar pertanyaan tertulis (cheklist) khusus yang menyangkut bidang tugas instansi.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kulon Progo tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pembangunan masyarakat desa Kabupaten Kulon Progo.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
Surat dari Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY, Drs. Sutito, kepada Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan Irjen Depdagri bahwa telah memproses Raperda Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan struktur organisasi dan akan segera dikirim ke DPRD Propinsi DIY untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah.
Results 21 to 30 of 771