Showing 771 results
Archival description
Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY kepada Setwilda DIY tentang permohonan bantuan penyelesaian sengketa sewa menyewa rumah di Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.
Surat dari Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MK. GR – GOLKAR Propinsi DIY tertanda Yaziz Wijaya Kusuma, SH kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta perihal permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi rumah an. Darojah dan Jasman Somoatmojo (tidak jelas letak rumahnya).
Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanda Kepala , AL. Dewobroto, SH kepada Assisten III Sekwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permohonan membeli rumah a.n. Samadi Hadisudarmo atas dasar sewa menyewa dengan PD. Arga Jasa Propinsi DIY yang letak tanahnya di Jalan Sukun Selatan No. 14 Yogyakarta.
Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Drs. Ari Soenarjo kepada Singgih alias Tjoa Hok Sing tentang sewa rumah/bangunan Hotel Trio dan DAMRI di Jalan P. Mangkubumi Yogyakarta mulai bulan Juli 1990 tidak perlu membayar sewa/bangunan lagi karena prioritas pemberian haknya kepada Pemda DIY.
Surat dari Bupati Sleman, Drs. Samirin kepada Marsda (Purn) Rusman tentang perataan pembuatan taman dan tempat parker lingkungan pintu gerbang jalan masuk Bandara Adi Sucipto.
Surat dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Kodya Yogyakarta, H. Dachron Saleh, SH kepada Menteri Dalam Negeri tentang data sengketa perumahan berdasarkan pasal 24 ayat 1 huruf b PP Nomor 55 tahun 1981.
Surat dari Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri, Nugroho, kepada Walikotamadya Yogyakarta agar tetap melaksanakan pengosongan atas rumah Jalan Mangkubumi No. 61 Yogyakarta.
Surat dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur PT. Yogya Indah Sejahtera (YIS) tentang surat penegasan mengenai perseyujuan perubahan perencanaan pembangunan Malioboro Hotel.
Surat dari Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, A. Dewobroto, SH kepada ketua panitia penyelenggara penyuluhan pengaturan pembangunan rumah sederhana tidak bersusun kavling siap bangun dan rumah susun perihal penyuluhan pengaturan pembangunan rumah sederhana tidak bersusun, kavling siap bangun dan rumah susun.
Surat dari ketua Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Daerah Propinsi DIY, a.n. Sekretaris Drs.Sudjoko, kepada Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional di Bappenas tentang permohonan penjelasan mengenai adanya perbedaan umur/jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1992 pasal 22 ayat 5 dari 3 perundang-undangan yaitu ; Permendagri Nomor 2 Tahun 1987; Kepmen Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986; dan Kepmendagri Nomor 59 Tahun 1988.
Results 21 to 30 of 771