Print preview Close
Showing 771 results
Archival description
Surat dari Pengacara H. Abdul Malik, SH kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang jawaban surat tertanggal 29 Agustus 1991 perihal sengketa rumah dan bangunan di Jalan Diponegoro No. 25 Yogyakarta.
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanda Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam VIII Nomor : 30/PAN/KPTS/1984 tentang pembentukan panitia ujian calon pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun A nggaran 1984/1985.
Satu eksemplar Laporan Kasus Ujian Masuk Menjadi Pegawai Pemerintah Propinsi DIY tahun 1984 dari Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Pakua Alam VIII kepada Kepala Kepolisian Wilayah 096 Daerah Istimewa Yogyakarta perihal penyerahan kasus kebocoran soal-soal ujian masuk menjadi pegawai Pemerintah Propinsi DIY tahun 1984 .
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 145/B/kep/Bt/ 1992 tentang Penunjukan Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk dan atas nama serta di bawah pengawas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
Nota Dinas dari Kepala Biro Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY, Drs. Sigit Wruhantoro, tentang penunjukan Drs. Stephanus Nudu untuk menjalankan tugas Kepala Biro pada tanggal 24 s.d. 26 juni 1993.
Surat Penunjukan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi DIY, Hoetojo Hoerip, tentang penunjukan Drs. Al.Sunardi sebagai coordinator penanggungjawab tugas sehari-hari Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi DIY tanggal 27 Maret 1993-10 April 1993.
Surat dari Bupati Sleman, an Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah Drs. Suharsono Kridoharsono, kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.22/Kep.KDH/D.4/01374 tentang pengakhiran penunjukan Ymt. Sekwilda.
Surat Edaran dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir. Akbar Tandjung, kepada : (1) Para Menteri Cabinet Pembangunan VI, (2) Pimpinan Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (3) Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia, (4) Bupati/Walikotamadya Tk. II seluruh Indonesia tentang Pedoman Umum Pemberian Fasilitas Bantuan Uang Muka KPR, Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah dan Pengembalian Tabungan dari Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
Results 31 to 40 of 771