Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 3959 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan hutan dan hasil hutan
Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan hutan dan hasil hutan
Berkas Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil.
Berkas Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil.
Salinan pengiriman surat dari Wakil Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Salinan surat dari Kementrian Dalam Negeri tentang tidak berlakunya Peraturan yang dibuat Guru Ordonantie 1925.
Salinan pengiriman surat dari Wakil Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Salinan surat dari Kementrian Dalam Negeri tentang tidak berlakunya Peraturan yang dibuat Guru Ordonantie 1925.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953 tentang Peraturan Pemerintah untuk merubah Uang Ganti Rugi Maksimum tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 No. 39).
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953 tentang Peraturan Pemerintah untuk merubah Uang Ganti Rugi Maksimum tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 No. 39).
Ralat peraturan pemerintah Nomor 6/1958 tentang pengiriman penerbitan oleh Kementrian Djawatan Pemerintah Kementrian dalam negri
Ralat peraturan pemerintah Nomor 6/1958 tentang pengiriman penerbitan oleh Kementrian Djawatan Pemerintah Kementrian dalam negri
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Perbaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara, Janda/Anak Yatim Piatu Pegawai Negeri Sipil atau Tunjangan yang sifatnya Pensiun.
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Perbaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara, Janda/Anak Yatim Piatu Pegawai Negeri Sipil atau Tunjangan yang sifatnya Pensiun.
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Satya Lencana Keamanan.
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Satya Lencana Keamanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 tentang Perubahan “Jachtverordening Java en Madura 1940” (Staatblad 1940 No. 247) tentang Kekuasaan “Assistent Resident diserahkan kepada “Kepala Kepolisian Kabupaten”
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 tentang Perubahan “Jachtverordening Java en Madura 1940” (Staatblad 1940 No. 247) tentang Kekuasaan “Assistent Resident diserahkan kepada “Kepala Kepolisian Kabupaten”
Hasil 1 s.d 10 dari 3959