Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 798 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 5 Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang penetapan ganti rugi dan izin penggarapan tanah,kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang penetapan ganti rugi dan izin penggarapan tanah,kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1964,tanggal 17 Juli 1964 tentang pelaksanaan penguasaan tanah pertanian absentee oleh pemerintah.
Instruksi Landeform Daerah DIY No.1/inst/1964,tanggal 17 Juli 1964 tentang pelaksanaan penguasaan tanah pertanian absentee oleh pemerintah.
Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Izin Pembangunan Tanah Negara
Izin Pembangunan Tanah Negara
Izin Pemindahan Hak Tanah
Izin Pemindahan Hak Tanah
Jawaban Atas Pertanyaaan para Anggota Seksi “D” DPR RI dalam rangka Pembicaraan Anggaran Belanja 1957 Kementrian Perhubungan.
Jawaban Atas Pertanyaaan para Anggota Seksi “D” DPR RI dalam rangka Pembicaraan Anggaran Belanja 1957 Kementrian Perhubungan.
Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada Dewan Pemerintah Daerah Diy tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan penyakit PES di Djebugan
Jawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada Dewan Pemerintah Daerah Diy tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan penyakit PES di Djebugan
Jawatan pemerintah umum DIY Kepada Bupati P.P. Keapala Daerah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 19 Mei 1956, perihal Peninjauan Dieng dan Sekitarnya.
Jawatan pemerintah umum DIY Kepada Bupati P.P. Keapala Daerah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 19 Mei 1956, perihal Peninjauan Dieng dan Sekitarnya.
Jawatan Sosial Provinsi DIY kepada walikota Kota Pradja DIY perihal izin penjaualn hasil hutan tanggal 12 April 1951
Jawatan Sosial Provinsi DIY kepada walikota Kota Pradja DIY perihal izin penjaualn hasil hutan tanggal 12 April 1951
Hasil 61 s.d 70 dari 798