- FondBPAD.OTDA.T20 - DAFTAR ARSIP STATIS PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) PROPINSI DIY (Nomor 1 - 538) ARSIP PEMILU KURUN WAKTU 2005 - 2010
- SubfondBPAD.OTDA.T20.III - BIDANG PENANGANAN DAN TIDAK LANJUT PELANGGARAN
- FileBPAD.OTDA.T20.III.4 - PELANGGARAN ADMINISTRASI
- BerkasBPAD.OTDA.T20.III.4.1 - PELANGGARAN ADMINISTRASI
- 1 lebih...
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.493 - Laporan dari Tim Teknis Penanganan Penyelenggaraan Administrasi Panwaslu Kabupaten Gunungkidul mengenai pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif tahun 2009.
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.494 - Laporan pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif tahun 2009, pelapor : Warga Ngunut Tengah, disusun oleh Tim Teknis Penanganan Penyelenggaraan Administrasi Panwaslu Kabupaten Gunungkidul.
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.495 - Laporan tentang penyalahgunaan jabatan.
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.496 - Laporan dari Sdr. Agus Setiawan, SE tentang pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif tahun di Kabupaten Gunungkidul.
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.497 - Laporan dari Sdr. Endi Widayatna (dukuh Pampang, Paliyan) mengenai pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif tahun 2009.
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.498 - Laporan pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif tahun 2009, terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Karangmojo disusun oleh Tim Teknis Penanganan Penyelenggaraan Administrasi Panwaslu Kabupaten Gunungkidul.
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.499 - Laporan dari Tim Teknis Penanganan Penyelenggaraan Administrasi Panwaslu Kabupaten Gunungkidul mengenai pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dilakukan Partai Amanat Nasional pada kampanye.
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.500 - Laporan dari Tim Teknis Penanganan Penyelenggaraan Administrasi Panwaslu Kabupaten Gunungkidul mengenai pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif tahun 2009 di Jalan Raya Patuk No.15, Wonosari.
- ItemBPAD.OTDA.T20.III.4.1.501 - Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman mengenai laporan tahapan masa tenang dan pemungutan suara yaitu meliputi laporan pelanggaran administrasi pidana dan pelanggaran yang melibatakan KPU.
- 6 lebih...
