- FondsBpad.Orba.T8. - SENARAI ARSIP BIRO UMUM SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY III ( 1 - 171)
- FileBpad.Orba.T8.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T8.II. - PEMERINTAHAN
- FileBpad.Orba.T8.III. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T8.IV. - ORGANISASI
- FileBpad.Orba.T8.V. - KETERTIBAN
- FileBpad.Orba.T8.VI. - PERSONALIA
- FileBpad.Orba.T8.VII. - PEREKONOMIAN
- FileBpad.Orba.T8.VIII. - KESRA
- Bpad.Orba.T8.VIII.1. - Perumahan
- Bpad.Orba.T8.VIII.2. - Tenaga Kerja
- Bpad.Orba.T8.VIII.3. - Pengadaan Pangan
- Bpad.Orba.T8.VIII.4. - Sosial
- ItemBpad.Orba.T8.VIII.5.159 - Surat Keputusan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY Nomor : 36/F.1/1973 dan 2/F.1/1974 tentang pembebasan kewajiban membayar SPP bagi anak cacat Veteran RI an. Djasmani, Soetono dan Djawahir.
- ItemBpad.Orba.T8.VIII.5.160 - Surat Keputusan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY Nomor : 4/F.I/1974 tentang pembebasan kewajiban membayar SPP bagi anak panti asuhan.
- ItemBpad.Orba.T8.VIII.5.161 - Surat Keputusan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY Nomor : 354/A/’73 tentang pemindahan Sekolah Teknik Negeri II Yogyakarta di Komplek Jetis Yogyakarta ke Minggir Kabupaten Sleman.
- ItemBpad.Orba.T8.VIII.5.162 - Laporan hasil ujian, ujian sekolah dasar di DIY th 1974 dari Dinas P dan K DIY
- ItemBpad.Orba.T8.VIII.5.163 - Surat dari Kepala Perwakilan Departemen P dan K DIY Nomor : 94/ Prw.PK/F.1/1975 kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY perihal permohonan rekomendasi usul penegerian SMA Argomulyo F.I SMA Negeri II Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T8.VIII.5.164 - Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 3-4.B./Kep./ 1975 tentang pemberian nama gedung sekolah dasar yang dibangun atas beaya Inpres 6/1976 Tahun 1975/1976 Kabupaten Sleman.
- ItemBpad.Orba.T8.VIII.5.165 - Surat dari Dinas P dan K DIY Nomor : 13144/P dan K/5553/St/ insp/’75 kepada Kepala Urusan Otonomi dan Desentralisasi Dep. Dalam negeri di Jakarta perihal statistik keadaan SD/Guru dan Murid Tahun 1975.
- ItemBpad.Orba.T8.VIII.5.166 - Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemakaian ejaan baru Bahasa Indonesia.