- FondPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- BerkasPuro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- BerkasPuro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- BerkasPuro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.III.C.2 - RONDA
- BerkasPuro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- BerkasPuro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasPuro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- BerkasPuro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- BerkasPuro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- BerkasPuro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- BerkasPuro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.VI.B.1 - Konferensi
- BerkasPuro.T4.VI.B.2 - Pemerintah Provinsi
- BerkasPuro.T4.VI.B.3 - KERJASAMA
- BerkasPuro.T4.VI.B.4 - PEMERINTAH DESA
- 10 lebih...
- ItemPuro.T4.VI.B.5.537 - Surat no. 1517/XIV/B 155 dari Sekretariat Pemerintah DIY kepada Wakil Kepala Daerah tanggal 8 Pebruari 1955 tentang Pemberhentian Sdr. Soesanto dari keanggotaan sebagai anggota DPD
- ItemPuro.T4.VI.B.5.538 - Surat dari Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIY , Dipodiningrat kepada Dewan Pemerintah Daerah DIY tertanggal 29 September 1958 tentang pengisian lowongan Bupati Pamong Praja Gunung Kidul dan Kotapraja Yogyakarta
- ItemPuro.T4.VI.B.5.539 - Notulen sidang DPD DIY ke 44, tanggal 27 Nopember 1953 di Gedung Wilis tentang : - Penyerahan urusan kesehatan kepada kotapraja/kabupaten. - Menyusun jawaban pemerintah mengenai begroting. - Dan lain-lain.
- ItemPuro.T4.VI.B.5.540 - Notulen rapat DPD DIY Nomor 43 tanggal 21 Nopember 1953 di Gedung Wilis membahas penyerahan kekuasaan otonomi, panitia perundangan di DPD dihapus dan lain-lain.
- ItemPuro.T4.VI.B.5.541 - Notulen sidang DPD DIY ke 15 tanggal 2 – 3 April 1954 di Gedung Wilis yang antara lain berisi : - permintaan pengesahan peraturan kepegawaian - permintaan pengesahan peraturan pengumpulan barang/uang - rencana Perda tentang hak tanah di luar kota Yogyakarta - rencana APBD 1954, dan lain-lain
- ItemPuro.T4.VI.B.5.542 - Notulen sidang DPD DIY ke 15 tanggal 21 April 1954 antara lain : - penyelesaian jawatan kembar di bidang perekonomian - usaha penanaman tembakau Virginia dan vorstenlanden - penyelesaian masalah reserverfonds
- ItemPuro.T4.VI.B.5.543 - Ikhtisar sidang DPD DIY ke-14 tanggal 18 Maret 1955 berisi : - perijinan penanaman tembakau - penyelesaian urusan pemerintahan umum dan agraria - penggantian Kepala Jawatan Pertanian Rakyat DIY
- ItemPuro.T4.VI.B.5.544 - Notulen sidang DPD DIY ke 14 tanggal 18 Maret 1955 bertempat di Gedung Wilis berisi : - perijinan tanaman tembakau - penyelesaian pekerjaan DPD untuk urusan pemerintahan umum dan agraria - penggantian Kepala Jawatan Pertanian Daerah
- ItemPuro.T4.VI.B.5.545 - Notulen sidang DPRD DIY, no. 14 tanggal 2 Mei 1958 di Gedung Wilis ada 3 masalah : - Rencana pembukaan cabang Dana Perjuangan Irian Barat. - Mutasi dan promosi pegawai Pamong Praja. - Rencana perubahan pembagian pekerjaan antara anggota DPD dan perubahan tugas jawatan/kantor
- 15 lebih...