- FondPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- BerkasPuro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- BerkasPuro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- BerkasPuro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.III.C.2 - RONDA
- BerkasPuro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- BerkasPuro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasPuro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- BerkasPuro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- BerkasPuro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- BerkasPuro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- BerkasPuro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.VI.B.1 - Konferensi
- BerkasPuro.T4.VI.B.2 - Pemerintah Provinsi
- BerkasPuro.T4.VI.B.3 - KERJASAMA
- BerkasPuro.T4.VI.B.4 - PEMERINTAH DESA
- 14 lebih...
- ItemPuro.T4.VI.B.5.541 - Notulen sidang DPD DIY ke 15 tanggal 2 – 3 April 1954 di Gedung Wilis yang antara lain berisi : - permintaan pengesahan peraturan kepegawaian - permintaan pengesahan peraturan pengumpulan barang/uang - rencana Perda tentang hak tanah di luar kota Yogyakarta - rencana APBD 1954, dan lain-lain
- ItemPuro.T4.VI.B.5.542 - Notulen sidang DPD DIY ke 15 tanggal 21 April 1954 antara lain : - penyelesaian jawatan kembar di bidang perekonomian - usaha penanaman tembakau Virginia dan vorstenlanden - penyelesaian masalah reserverfonds
- ItemPuro.T4.VI.B.5.543 - Ikhtisar sidang DPD DIY ke-14 tanggal 18 Maret 1955 berisi : - perijinan penanaman tembakau - penyelesaian urusan pemerintahan umum dan agraria - penggantian Kepala Jawatan Pertanian Rakyat DIY
- ItemPuro.T4.VI.B.5.544 - Notulen sidang DPD DIY ke 14 tanggal 18 Maret 1955 bertempat di Gedung Wilis berisi : - perijinan tanaman tembakau - penyelesaian pekerjaan DPD untuk urusan pemerintahan umum dan agraria - penggantian Kepala Jawatan Pertanian Daerah
- ItemPuro.T4.VI.B.5.545 - Notulen sidang DPRD DIY, no. 14 tanggal 2 Mei 1958 di Gedung Wilis ada 3 masalah : - Rencana pembukaan cabang Dana Perjuangan Irian Barat. - Mutasi dan promosi pegawai Pamong Praja. - Rencana perubahan pembagian pekerjaan antara anggota DPD dan perubahan tugas jawatan/kantor
- ItemPuro.T4.VI.B.5.546 - Notulen sidang DPD DIY ke 16 tanggal 9 Mei 1958 di Gedung Wilis tentang pembahasan program – program warisan DPDP yang urgent
- ItemPuro.T4.VI.B.5.547 - Notulen sidang DPD DIY no. 17, tanggal 19 Mei 1958 di Gedung Wilis, di antaranya membahas usul pengubahan tugas dan susunan panitia pertambangan
- ItemPuro.T4.VI.B.5.548 - Notulen sidang DPD DIY no. 18, tanggal 2 Juni 1958 di Gedung Wilis yang membahas usul pemakaian hasil pembelian padi dari YBPP guna membeli beras dan gaplek guna stok-vorming
- ItemPuro.T4.VI.B.5.549 - Notulen sidang DPD DIY no. 19, tanggal 3 Juni 1958 di Gedung Wilis tentang realisasi UU No.1/1957, mutasi dan proses Kepala Jawatan Pemerintahan Umum atas dialihkannya urusan otonomi dan desentralisasi dari JPU ke Sekretariat Pemda
- 11 lebih...