- FondsPuro.T2 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKUALAMAN VIII
- FilePuro.T2.II - PEMERINTAHAN
- Puro.T2.II.A - Pemerintahan Umum
- 1 more...
- ItemPuro.T2.II.A.20 - Perwakilan Balai Harta Peninggalan ( B.H.P ) Yogyakarta kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Juni 1952 tentang Hubungan tugas B.H.P dengan Kepala Daerah.
- ItemPuro.T2.II.A.21 - Rencana Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1952 tentang Menghapuskan Majelis Desa.
- ItemPuro.T2.II.A.22 - Djawatan Perburuhan Yogyakarta kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 Juli 1952 tentang Kesimpulan sidang panitia formasi Djawatan Perburuhan Daerah mengenai kekeruhan yang terjadi dalam Djawatan Perburuhan
- ItemPuro.T2.II.A.23 - Sekretariat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogykarta kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 27 September 1955 tentang kiriman turunan peninjauan kedudukan Kantor Perumahan Yogyakarta
- ItemPuro.T2.II.A.24 - Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Paduka Paku Alam VIII, Wakil ketua I Panitia aksi pembebasan Irian Barat Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Januari 1958 tentang Usul Dewan Daerah Kongres Rakyat Yogyakarta dan Keputusan Sidang Dewan Nasional Konggres Rakyat seluruh Indonesia tanggal 10 – 14 Agustus 1956.
- ItemPuro.T2.II.A.25 - Dewan Tourisme Indonesia kepada Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 22 Mei 1958 tentang rencana acara Musyawarah Nasional Tourisme ke II
- ItemPuro.T2.II.A.26 - Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) kepada Sri Paduka Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1960. tentang Membentuk sebuah badan disamping pengurus IPPI daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama “Staf Koordinator konsolidasi/stabilisasi organisasi IPPI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ItemPuro.T2.II.A.27 - Turunan dari Sekretariat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Desember 1960 tentang Pelaksanaan PENPRES Nomor 5 Tahun 1960.