- FondBPAD.ORBA.T16 - SENARAI ARSIP BIRO UMUM PROV DIY ( NO 3329 - 3861)
- FileBPAD.ORBA.T16.I - UMUM
- FileBPAD.ORBA.T16.II - KEPEMERINTAHAN
- FileBPAD.ORBA.T16.III - POLITIK
- FileBPAD.ORBA.T16.IV - KEAMANAN
- FileBPAD.ORBA.T16.V - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- FileBPAD.ORBA.T16.VI - PEREKONOMIAN
- BerkasBPAD.ORBA.T16.VI.1 - PERDAGANGAN
- BerkasBPAD.ORBA.T16.VI.2 - PERTANIAN
- 4 lebih...
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3593 - Surat dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo kepada Sri Paduka Wakil Gubernur DIY tentang Penyelesaian Kredit Bimas berdasar Inpres Nomor 2 tahun 1976
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3594 - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 860/KPTS/um/II/1980 tentang larangan pengangkutan ikan air tawar ke luar dari wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3595 - Surat dari Menteri Pertanian kepada Gubernur DIY tentang Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 820/KPTS/um/II/1980 mengenai larangan pengangkutan ikan air tawar ke luar wilayah daerah tingkat I Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3596 - Surat Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 1983 tentang Badan Pengendali BIMAS
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3597 - Surat dari Departemen Pertanian Badan Pengendali Bimas Pusat Nomor BM.530.548 tanggal 10 Maret 1984 perihal Penyelesaian Pengembalian Kredit BIMAS yang areal pertanamannya Puso
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3598 - Surat Menteri Pertanian RI tanggal 22 Maret 1984 Nomor BM.110/193/Mentan/III/1984 perihal Pedoman Penetapan Keanggotaan Musyawarah Pembina Bimas dan Pembina Harian Bimas Provinsi
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3599 - Surat dari Departemen Pertanian Badan Pengendalian Bimas Nomor BM/ 430 – 645 tanggal 23 Maret 1984 tentang Penggalakan Intensifikasi Khusus Jagung MT 1984
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3600 - Surat Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi tanaman keras tanggal 26 Maret 1984 No. BM 530 – 669 perihal Pembukaan Co dan Pencairan kredit
- Item-BPAD.ORBA.T16.VI.2.3601 - Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha
- 39 lebih...
