- FondPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- BerkasPuro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- BerkasPuro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- BerkasPuro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.III.C.2 - RONDA
- BerkasPuro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- BerkasPuro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasPuro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- BerkasPuro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- BerkasPuro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- BerkasPuro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- BerkasPuro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.VI.B.1 - Konferensi
- BerkasPuro.T4.VI.B.2 - Pemerintah Provinsi
- BerkasPuro.T4.VI.B.3 - KERJASAMA
- BerkasPuro.T4.VI.B.4 - PEMERINTAH DESA
- 7 lebih...
- ItemPuro.T4.VI.B.5.534 - Rencana Keputusan Dewan Pemerintah DIY tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan kesehatan kepada Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
- ItemPuro.T4.VI.B.5.535 - Rencana Kunjungan Delegasi Parlemen Inggris ke DIY tanggal 24 dan 25 Januari 1954 mencakup jadwal kunjungan, penerima tamu, serta biografi delegasi parlemen Inggris.
- ItemPuro.T4.VI.B.5.536 - Surat no. 1517/XIV/B 155 dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Paduka Pakualam VIII, Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 10 Pebruari 1955 tentang penetapan Sdr. Sumarto sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- ItemPuro.T4.VI.B.5.537 - Surat no. 1517/XIV/B 155 dari Sekretariat Pemerintah DIY kepada Wakil Kepala Daerah tanggal 8 Pebruari 1955 tentang Pemberhentian Sdr. Soesanto dari keanggotaan sebagai anggota DPD
- ItemPuro.T4.VI.B.5.538 - Surat dari Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIY , Dipodiningrat kepada Dewan Pemerintah Daerah DIY tertanggal 29 September 1958 tentang pengisian lowongan Bupati Pamong Praja Gunung Kidul dan Kotapraja Yogyakarta
- ItemPuro.T4.VI.B.5.539 - Notulen sidang DPD DIY ke 44, tanggal 27 Nopember 1953 di Gedung Wilis tentang : - Penyerahan urusan kesehatan kepada kotapraja/kabupaten. - Menyusun jawaban pemerintah mengenai begroting. - Dan lain-lain.
- ItemPuro.T4.VI.B.5.540 - Notulen rapat DPD DIY Nomor 43 tanggal 21 Nopember 1953 di Gedung Wilis membahas penyerahan kekuasaan otonomi, panitia perundangan di DPD dihapus dan lain-lain.
- ItemPuro.T4.VI.B.5.541 - Notulen sidang DPD DIY ke 15 tanggal 2 – 3 April 1954 di Gedung Wilis yang antara lain berisi : - permintaan pengesahan peraturan kepegawaian - permintaan pengesahan peraturan pengumpulan barang/uang - rencana Perda tentang hak tanah di luar kota Yogyakarta - rencana APBD 1954, dan lain-lain
- ItemPuro.T4.VI.B.5.542 - Notulen sidang DPD DIY ke 15 tanggal 21 April 1954 antara lain : - penyelesaian jawatan kembar di bidang perekonomian - usaha penanaman tembakau Virginia dan vorstenlanden - penyelesaian masalah reserverfonds
- 18 lebih...