- FondsBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- Bpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- Bpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- Bpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- Bpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- Bpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- Bpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- Bpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- Bpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- Bpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- Bpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- Bpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- 30 more...
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.467 - Surat dari Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1/Ketua PPD I se Indonesia perihal rangkapan jabatan Kepala Kejaksaaan Negeri/Ketua Panwaslak II.
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.468 - Surat dari Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I se-Indonesia perihal penyelenggaraan Santiaji PPD I se-Indonesia.
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.469 - Surat dari Menteri Dalam Negeri a.n Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Atar Sibero, tanggal 17 Desember 1991 perihal Pembentukan PPS/Penyelenggara Pemilihan Umum tingkat kecamatan sebagai akibat pembentukan kecamatan dan kota administratif.
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.470 - Surat dari Lembaga Pemilihan Umum kepada Gubernur se-Indonesia tentang pengisian keanggotaan FPD I, PPD II, PPK dan PPS.
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.471 - Surat dari Panitia Pemilihan Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri tentang persiapan pembentukan PPD II, PPK, PPS dan KPPS.
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.472 - Formulir berita dari Kadit Sospol Propinsi DIY kepada Menteri Dalam Negeri tentang kepada upacara pelantikan PPD I DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.473 - Surat dari Menteri Dalam Negeri/ketua LPU untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I seluruh Indonesia perihal penyampaian daftar hasil penelitian dan penilaian WNRI yang terlibat G30 S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu 1992 di daerah.
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.474 - Surat dari Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I se-Indonesia perihal penyusunan salinan daftar pemilih tambahan untuk TPS.
- ItemBpad.Orba.T5.III.5.475 - Formulir berita dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY kepada Dirjen Sosial Departemen Dalam Negeri tentang pelaksanaan pendaftaran pemilih pada Pemilu 1999.
- 4 more...