- FondBPAD.ORBA.T3. - SENARAI ARSIP SETWILDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( BIRO HUKUM 1 - 548 ) TAHUN 2008
- SubfondBPAD.ORBA.T3.I - TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.1. - HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
- FileBPAD.ORBA.T3.I.2. - HAK MILIK ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.3. - HAK PAKAI ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.4. - TANAH KAS DESA
- FileBPAD.ORBA.T3.I.5. - TANAH PEMERINTAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.6. - TANAH PJKA
- BerkasBPAD.ORBA.T3.I.6.1 - TANAH PJKA
- 23 lebih...
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.411 - Surat dari Dep. Perhubungan kepada Gubernur DIY tentang tanah-tanah yang masih diperlukan oleh PJKA dan pengembaliaan tanah-tanah yang sudah tidak dipakai PJKA di Propinsi DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.412 - Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/1954 tanggal 27 April 1954 tentanag penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing, yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.413 - SK Menter Perhubungan Nomor SK. 15/OP.001/Phb-86 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian masalah tanah yang dipergunakan oleh PJKA di Propinsi DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.414 - Surat dari PJKA Bandung kepada Gubernur DIY tentang permintaan bantuan terhadap tugas tim penerbitan dan penelitian tanah yang dipergunakan PJKA
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.415 - Surat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Direktur Jendral Perhubngan tentang tanah โtanah kraton yang dipergunakan oleh PJKA
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.416 - Surat undangan dari Dep Perhubungan kepada Biro Hukum Propinsi DIY dengan acara pembahasan masalah tanah yang dipergunakan PJKA di Propinsi DIY beserta materinya
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.417 - Surat dari Gubernur DIY kepada Menteri Perhubungan tentang tanah yang dipergunakan oleh PJKA di Prov. DIY agar dikembalikan dahulu oleh Dep. Perhubungan kepada Pemda DIY dan tanah yang masih dipergunakan untuk kepentingan operasional diajukan permintaan Hak Pakai kepada Pemda DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.418 - Notulen rapat yang diadakan di PJKA Bandung tanggal 19 Maret 1987 yang intinya permohonan hak atas tanah dan kewajiban membayar uang pemasukan ynag diatur sesuai Permendagri nomor 1 tahun 1975
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.419 - SK. Gub. DIY no 11/TIM/1987 tentang pembahasan/penyempurnaan lampiran SK Gub. DIY nomor 28/TIM/1986 tentang pembentukan kelompok kerja pembanatu tim penyelesaian masalah tanah yang dipergunakan PJKA di Prov. DIY
- 69 lebih...