FondBpad.RIS.T2 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2
BerkasBpad.RIS.T2.V - Otonomi
4 lebih...
ItemBpad.RIS.T2.V.843 - Surat Bupati Pamong Praja Gunungkidul Nomor Pr/300/668/RH tanggal 20 Agustus 1951 kepada Jawatan Praja DIY tentang Penyerahan urusan b/d pembentukan DPR baru
ItemBpad.RIS.T2.V.844 - Tambahan Lembaran Negara RI Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan urusan pemerintah pusat penyerahan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi
ItemBpad.RIS.T2.V.845 - Surat Kementrian Dalam Negeri RI Nomor Desember 39/3/21 kepada semua Gubernur di Jawa dan Sumatra tentang Hal Residen (perlu diskripsi ulang)
ItemBpad.RIS.T2.V.846 - Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Jawa dan Sumatra tentang Pengangkatan kepala Daerah
ItemBpad.RIS.T2.V.847 - Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor Des 44/1/29 tahun 1951 kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh RI tentang Pemaiakan istilah “Kotapraja”
ItemBpad.RIS.T2.V.848 - Surat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Nomor A.E.2/2/24 kepada Kepala Jawatan Praja perihal Pengumuman Kementrian Dalam Negeri tentang pengiriman surat-surat untuk Kementrian Dalam Negeri
ItemBpad.RIS.T2.V.849 - Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY Nomor Desember 39/7/39 perihal Penyerahan Urusan Daerah tentang Penyerahan sebagian atau seluruhnya dari urusan Pemerintah Pusat oleh DIY kepada daerah-daerah otonom bawahannya.
ItemBpad.RIS.T2.V.850 - Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Des.1/2/47 kepada semua DPD dan Ketua DPRD, Gubernur, Residen tentang Penjelasan mengenai pelaksanaan otonomi Daerah
ItemBpad.RIS.T2.V.851 - Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta kepada DPD sementara propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatra, DIY, BPH Kotapraja Jakarta raya tentang penyelenggaraan pekerjaan untuk daerah otonom oleh pegawai negeri atau pegawai daerah otonom lainnya
40 lebih...

Laporan

Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor Des 44/1/29 tahun 1951 kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi di seluruh RI tentang Pemaiakan istilah “Kotapraja”