- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- 168 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.772 - Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 209/HGB/BPN/1991 tanggal 13 Maret 1991 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, Yogyakarta, atas tanah seluas 3.215 m² di Kelurahan Binomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, untuk Bangunan SMP Muhammadiyah.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.773 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 448/SK/HGB/BPN/1991 tanggal 30 Mei 1991 tentang Hak Guna Bangunan PT. Mirota KSM. INC atas tanah seluas 1.788 m² di Jalan Menur, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Dati II Sleman, untuk perluasan bangunan pabrik.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.774 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 456/SK/HGB/BPN/1991tanggal 5 Juni 1991 tentang Hak Guna Bangunan PT. Graha Summa atas tanah seluas 1.562 m² di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Dati II Yogyakarta untuk bangunan kantor.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.775 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 463/SK/HGB/BPN/1991 tanggal 6 Juni 1991 tentang Hak Guna Bangunan PT. Surya Raya Idaman atas tanahseluas 354 m² di Jaln Suryotomo, Kelurahan Ngupasa, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Dati II Yogyakarta, untuk Bangunan Gedung.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.776 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 524/SK/HGB/BPN/1991 tanggal 6 Juli 1991 tentang Hak Guna Bangunan PT. Bank Harapan Sentosa atas tanah seluas 190 m² di Jalan C. Simanjuntak No. 26, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Dati II Yogyakarta, untuk usaha/kantor.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.777 - Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ir. Soni Harsono kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi se Indonesia tentang pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.778 - Surat dari Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Ari Soenarjo kepada Ketua BKPMD Provinsi DIY tentang Konsep SK Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Sabda Perkasa Tex.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.779 - Surat dari Kepala Perum Perumnas Cabang V (Ir. Wadjad Taman) kepada Gubernur Kepala Daerah cq Asisten I Sekwilda Provinsi Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Laporan Kegiatan Perum Perumnas Cabang V sampai dengan Triwulan III tahun 1993 mengenai perincian dan penjelasan realisasi pencapaian target penyelesaian bangunan dan penyelesaian sertifikat HGB.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.780 - Surat dari direktur pelaksana PT. Expra Baru, Drs. Siswanto kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang permohonan perpanjangan tenggang waktu hak guna bangunan.
- 129 lebih...