FondBPAD.ORBA.T18 - SENARAI ARSIP KANWIL DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DIY KURUN WAKTU 1950-1968
SubfondBpad.Orla.T4.V - URUSAN DOKUMENTASI
BerkasBpad.Orla.T4.V.1 - PERATURAN
2 lebih...
ItemBpad.Orla.T4.V.1.63 - Surat Keputusan Presiden RI menetapkan lapangan pekerjaan Menteri Negara Urusan Transmigrasi yang ditetapkan di Djakarta.
ItemBpad.Orla.T4.V.1.64 - Surat Keputusan Presiden RI No. 282 Tahun 1958 menetapkan Peraturan tentang Dewan Pertimbangan Transmigrasi yang ditetapkan di Djakarta.
ItemBpad.Orla.T4.V.1.65 - "Surat Kutipan Daftar Surat-surat Putusan Menteri Negara Urusan Transmigrasi yang Memutuskan: 1. Menetapkan: "Peraturan Tentang Penyerahan Hak Kekuasaan untuk mengangkat, memberhentikan, dan sebagainya dan untuk memberikan istirahat-istirahat dalam negeri kepada pegawai dalam Lingkungan Djawatan Transmigrasi”. 2. Menetapkan bahwa Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Djuli 1958.
ItemBpad.Orla.T4.V.1.66 - Surat Keputusan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang penyerahan tugas di lapangan bimbingan dan peralihan sosial kepada daerah tingkat I kepada kepala-kepala djawatan, balai, lembaga, kantor bagian dalam lingkungan kementrian di Djakarta.
ItemBpad.Orla.T4.V.1.67 - Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Transmigrasi Memutuskan Peraturan tentang Landclearing Body (Badan Persiapan Tanah). Pasal 1 : Untuk memberikan bantuan kepada Kepala Bagian Penyenggelara dari Djawatan Transmigrasi Pusat dalan Tugasnya mengenai Pembukaan Tanah dibentuk sebuah badan yang dinamakan Landclearing Body. Dan sejumlah 6 pasal lainnya
ItemBpad.Orla.T4.V.1.68 - Buku petunjuk-petunjuk pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dalam rangka peraturan presiden Nomor 15 Tahun 1960 Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.
ItemBpad.Orla.T4.V.1.69 - Buku keputusan-keputusan Musyawarah Gerakan Nasional Transmigrasi yang diterbitkan oleh Biro Penerangan Departemen Transmigrasi/Koperasi.

Laporan

Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Transmigrasi Memutuskan Peraturan tentang Landclearing Body (Badan Persiapan Tanah). Pasal 1 : Untuk memberikan bantuan kepada Kepala Bagian Penyenggelara dari Djawatan Transmigrasi Pusat dalan Tugasnya mengenai Pembukaan Tanah dibentuk sebuah badan yang dinamakan Landclearing Body. Dan sejumlah 6 pasal lainnya