- FondsBPAD.OTDA.T13. - PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PERIODE 1998 - 2005
- SubfondsBPAD.OTDA.T13.I. - DASAR HUKUM
- SubfondsBPAD.OTDA.T13.II. - ASPIRASI MASYARAKAT
- SubfondsBPAD.OTDA.T13.III. - PERSYARATAN CALON
- FileBPAD.OTDA.T13.III.I - PERSYARATAN CALON
- BPAD.OTDA.T13.III.I.1 - PERSYARATAN CALON
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 6 - Daftar Riwayat Hidup Sri Sultan Hamengku Buwono X
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 7 - 7. Surat Keterangan tidak terlibat G 30 S/ PKI dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono X.
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 8 - Surat Keterangan Hasil Litsus (Penelitian Khusus) No. SKHP. 107.06/ LITS/ VIII/ 1998 atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono X.
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 9 - Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 59/ Ket. Pid/ 1998/ PN Yogyakarta tentang Keputusan Pengadilan bahwa yang bersangkutan (Sri Sultan Hamengku Buwono X) tidak dicabut hak pilihnya
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 10 - Surat Keterangan Umum sebagai syarat calon Gubernur Propinsi Daerah Istimewa atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono X.
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 11 - Formulir hasil pengujian kesehatan No. KP. 05. 01. II. 1. 7910 oleh Tim Penguji Khusus PNS di Yogyakarta berdasarkan SK. Menteri Kesehatan No. 22762/ B. Pers/ 652/ SK/ 82 terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono X
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 12 - Kutipan Akte Kelahiran Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta.
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 13 - Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai syarat pencalo13. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai syarat pencalonan menjadi Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakartanan menjadi Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta
- ItemBPAD.OTDA.T13.III.I.1. 14 - Surat Pernyataan setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia sebagai syarat pencalonan menjadi Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6 more...