- FondsBpad.Orla.T3 - SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
- SubfondsBpad.Orla.T3.III - Politik
- Bpad.Orla.T3.III.6 - Pemilu
- 18 more...
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.504 - Instruksi NR. 2 Panitia Pemilihan Indonesia tentang cara melakukan pendaftaran pemilih warga negara turunan asing, pemilih berumur dibawah 18 tahun tetapi telah kawin dan pemilih yang menderita penyakit menular.
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.505 - Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.506 - Instruksi No. 4 Panitia Pemilihan Indonesia tentang penutupan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah dan tanggal-tanggal selanjutnya untuk tindakan – tindakan lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum sampai dengan permulaan pencalonan.
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.507 - Pengumuman No. 8 Panitia Pemilihan Indonesia tentang cara memperoleh formulir-formulir untuk pencalonan dalam pemilihan anggota konstituante/DPR dan pendaftaran sebagai pemilih bagi orang-orang yang dicalonkan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.508 - Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.509 - Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No. 2/SK/DPD/55 tentang tempat pemasangan tanda gambar poster-poster dan sebagainya untuk kampanye pemilihan umum.
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.510 - Pidato himbauan Wakil Kepala Daerah S.P. Paku Alam VIII tanggal 23 September 1955 jam 19.35 berisi himbauan keamanan kepada masyarakat Yogyakarta berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 29 September 1955.
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.511 - Surat pengantar dari Dewan Pemerintah DIY No. 6159/I/0.55 kepada Dinas Pemerintah DIY tentang turunan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 September 1955 No. BPU I/2/43 mengenai UU Darurat No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955.
- ItemBpad.Orla.T3.III.6.512 - Dokumentasi pemilihan umum, peraturan-peraturan resmi yang sudah ada di Djawatan Pemerintahan Umum untuk dijadikan buku.
- 9 more...