- FondBpad.Otda.T1 - SENARAI ARSIP PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DIY SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DIY
- SubfondBpad.Otda.T1.VII - MASUKAN DARI MASYARAKAT
- FileBpad.Otda.T1.VII.1 - Masukan Dari Masyarakat
- BerkasBpad.Otda.T1.VII.1.1 - Masukan Dari Masyarakat
- 34 lebih...
- ItemBpad.Otda.T1.VII.1.1.177 - Surat dari Miringgan (Pepe) Kawula Ngayogyakarta No: 01/PP/07/2003 tanggal 25 Juli 2003 kepada DPRD Propinsi DIY perihal permohonan audensi Kamis 31 Juli Pukul 09.00-11.00 dengan acara nembang macapat untuk menyampaikan aspirasi.
- ItemBpad.Otda.T1.VII.1.1.178 - Surat dari DPP PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) No: 009/413/DPP-PKP/IX/2003 tanggal 2 Agustus 2003 kepada DPRD Propinsi DIY, perihal masukan tentang Tata Tertib Pilkada dalam paripurna tanggal 2 September 2003.
- ItemBpad.Otda.T1.VII.1.1.179 - Surat dari Drs. Rd. Bs. Soekamto tanggal 19 Agustus 2003 kepada DPRD Propinsi DIY perihal Pilkada DIY dengan menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
- ItemBpad.Otda.T1.VII.1.1.180 - Surat dari Yayasan Ronggowarsito No: 1st/U.P/IX/2003 tanggal 30 September 2003 kepada DPRD Propinsi DIY, perihal mengajukan informasi dan usulan-usulan untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DIY.
- ItemBpad.Otda.T1.VII.1.1.181 - Surat dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PEI) Wilayah DIY No: 904/EKS/PHGI-23-YH/IX/2003 tanggal 30 September 2003 kepada DPRD Propinsi DIY, perihal pernyataan mendukung sepenuhnya penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY.
- ItemBpad.Otda.T1.VII.1.1.182 - Kumpulan Kliping tentang Pilkada DIY periode 2003-2009 dari harian Bernas, Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Kompas, Radar Magelang, Kalam, Republika, Jawa Pos.
- ItemBpad.Otda.T1.VII.1.1.183 - Dokumen proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2003-2008 meliputi: 1. Pedoman pembahasan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. 2. Jadwal pembahasan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. 3. Pembahasan tata tertib dalam pembahasan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. Penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. 5. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 6. Surat masuk/masukan dari masyarakat dalam rangka pembahasan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.